Profil

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) adalah Asosiasi Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultansi secara independen, serta saat ini (2023) memiliki sekitar 6252 anggota yang tersebar di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. INKINDO didirikan pada tanggal 20 Juni 1979 sebagai fusi dari Ikatan Konsultan Indonesia (IKINDO) yang didirikan tanggal 10 Februari 1970 dan Persatuan Konsultan Teknik Pembangunan Indonesia (PKTPI) yang didirikan tanggal 8 Oktober 1971. Dewan Pengurus Nasional (DPN) berkedudukan di Jakarta, sedangkan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) berkedudukan di masing-masing Ibukota Provinsi. Untuk INKINDO Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , perusahaan konsultan yang telah menjadi anggota Anggota INKINDO sampai akhir tahun 2022 adalah 214 perusahaan.
Selengkapnya

GALERI KEGIATAN

nav-button-left
Semua
Kontruksi
Non Kontruksi
Forum
galeri-img
Hari Ulang Tahun INKINDO DIY ke 41

5 April 2023

galeri-img
SYAWALAN & RAPAT KERJA PROVINSI DIY...

24 Mei 2022

galeri-img
Forum Anggota (FORA) INKINDO DIY

31 Januari 2023

galeri-img
Musyawarah Provinsi 26 Maret 2022

26 April 2022

galeri-img
Buka bersama DPP INKINDO DIY dengan...

14 April 2022

galeri-img
BUKA PUASA BERSAMA INKINDO DI YOGYA...

17 April 2023

galeri-img
SYAWALAN UNIVERSITY CLUB UGM HOTEL...

16 Mei 2023

galeri-img
Hari Ulang Tahun INKINDO DIY ke 41

5 April 2023

galeri-img
SYAWALAN & RAPAT KERJA PROVINSI DIY...

24 Mei 2022

galeri-img
Forum Anggota (FORA) INKINDO DIY

31 Januari 2023

galeri-img
Musyawarah Provinsi 26 Maret 2022

26 April 2022

galeri-img
Buka bersama DPP INKINDO DIY dengan...

14 April 2022

galeri-img
BUKA PUASA BERSAMA INKINDO DI YOGYA...

17 April 2023

galeri-img
SYAWALAN UNIVERSITY CLUB UGM HOTEL...

16 Mei 2023

nav-button-left
Selengkapnya

Mitra

Beberapa perusahaan rekanan yang bekerjasama dengan kami

nav-button-right
galeri-img
galeri-img
galeri-img
galeri-img
galeri-img
galeri-img
nav-button-left

BERITA

Dokumentasi kegiatan dan agenda yang telah dilaksanakan

img-main-berita
stick
2 Desember 2023
SERAH TERIMA KEPENGURUSAN DPN INKINDO MASA BAKTI 2018-2022 KEPADA DPN INKINDO MASA BAKTI 2022-2026
IR. H. ERIE HARYADI TERPILIH JADI KETUA DPN INKINDO 2022-2026

28 November 2023

Pererat Kolaborasi, INKINDO Kunjungi Dekson Knowledge Hall

28 November 2023

HUT KE-43, INKINDO WUJUDKAN JASA KONSULTAN YANG BERINTEGRITAS

28 November 2023

RAKERNAS INKINDO, TETAPKAN 8 BAKAL CALON KETUA UMUM

28 November 2023

Selengkapnya

direktori material inkindo

Temukan berbagai material terbaik

Selengkapnya
nav-button-left
nav-button-left

ANGGOTA

Daftar anggota yang terdaftar

Selengkapnya
nav-button-left
nav-button-left

Regulasi

Regulasi-regulasi terbaru yang ada di Inkindo

img-dmi
Undang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Lihat
Undang undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA

Lihat
Undang undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Lihat
Undang undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Lihat
Lampiran IA PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lihat
Lampiran IB 1 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

Lihat
Lampiran IB 2 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

TENTANG FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

Lihat
Lampiran II PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lihat
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 713 /KPTS/M/2022

TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

Lihat
KKEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1410/KPTS/M/2020

TENTANG ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI

Lihat
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 144/KPTS/DK/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Lihat
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 89/KPTS/DK/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Lihat
LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/SE/M/2021

TATA CARA PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENTSI KERJA KONSTRUKSI, DAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

Lihat
Undang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Lihat
Undang undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA

Lihat
Undang undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Lihat
Undang undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Lihat
Lampiran IA PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lihat
Lampiran IB 1 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

Lihat
Lampiran IB 2 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

TENTANG FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

Lihat
Lampiran II PerMen PUPR No 6 Tahun 2021

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lihat
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 713 /KPTS/M/2022

TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

Lihat
KKEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1410/KPTS/M/2020

TENTANG ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI

Lihat
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 144/KPTS/DK/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Lihat
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 89/KPTS/DK/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Lihat
LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/SE/M/2021

TATA CARA PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENTSI KERJA KONSTRUKSI, DAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

Lihat